Muara Teweh - Pemerintah Kecamatan Teweh Tengah memberikan perhatian serius terhadap penataan keamanan dan penanganan isu sosial di wilayah permukiman padat penduduk. Di sela-sela agenda penyaluran paket bantuan sosial bagi korban musibah kebakaran di kawasan Jalan Padat Karya, Kelurahan Lanjas, langkah taktis penguatan pengawasan mulai disuarakan. Otoritas kecamatan mendorong agar instansi penegak perda dapat melipatgandakan intensitas pengawasan di lapangan demi kenyamanan warga.
Pernyataan strategis tersebut diutarakan oleh Plt Camat Teweh Tengah yang juga menjabat sebagai Sekretaris Satpol PP Kabupaten Barito Utara, Dudy Bagus Prasetyo. Dirinya menyampaikan langsung aspirasi tersebut saat mendampingi Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, dalam meninjau lokasi bencana di dekat bangunan SDN 8 Lanjas Muara Teweh. Kehadiran para fungsionaris daerah ini sekaligus untuk memastikan penanganan pascabencana berjalan sesuai koridor kedinasan.
“Kami berharap dukungan patroli dan Trantibum dari Satpol PP dapat lebih maksimal, karena kehadiran personel di lapangan sangat dibutuhkan untuk membantu menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat,” kata Dudy yang juga menjabat Plt Camat Teweh Tengah. Dirinya menilai keberadaan petugas yang responsif di fasilitas publik terbukti efektif memitigasi berbagai macam potensi gesekan sosial maupun gangguan keamanan yang dapat mengganggu aktivitas harian masyarakat setempat.
Selain memfokuskan perhatian pada dampak kebakaran, pihak kecamatan juga menyoroti fenomena sosial lain yang belakangan ini marak dikeluhkan oleh penduduk urban. Keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tanpa pengawasan di beberapa titik strategis dinilai mulai menimbulkan ketidaknyamanan serta kecemasan kolektif. Situasi ini dinilai memerlukan langkah penertiban yang terukur agar tidak memicu konflik horizontal di lingkungan masyarakat.
“Selain itu, saat ini juga terdapat beberapa ODGJ yang berkeliaran dan dikeluhkan masyarakat, sehingga diperlukan penanganan dan koordinasi yang lebih intensif dari pihak terkait,” ujarnya. Dudy menegaskan bahwa pemecahan problem kedinasan ini wajib mengedepankan skema kerja kolaboratif lintas sektor yang melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, aparat penegak hukum, serta pihak keluarga inti dari warga yang bersangkutan.
Sebagai penutup, manajemen Pemerintah Kecamatan Teweh Tengah menyatakan kesiapan penuh untuk mengawal seluruh kebijakan makro yang diturunkan oleh pemerintah kabupaten. Peningkatan koordinasi vertikal ini diharapkan mampu mempercepat daya respons aparatur negara dalam menanggulangi keluhan publik secara cepat dan tepat sasaran. Melalui sinergi yang harmonis tersebut, iklim wilayah yang aman, tertib, dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat optimis dapat dipertahankan.