Fraksi PDI Perjuangan DPRD Barito Utara Desak Pemerintah Stabilkan Harga TBS Kelapa Sawit Petani


Muara Teweh - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Taufik Nugraha, mendesak pemerintah daerah beserta instansi terkait untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi ketidakstabilan harga Tandan Buah Segar kelapa sawit. Upaya intervensi ini dinilai sangat mendesak seiring dengan tren penurunan harga jual komoditas tersebut di tingkat petani swadaya belakangan ini. Langkah cepat dari pemangku kebijakan diharapkan mampu memberikan perlindungan ekonomi bagi masyarakat perdesaan.


Penurunan nilai jual TBS kelapa sawit tersebut dilaporkan telah memicu dampak sistemik terhadap tingkat pendapatan masyarakat di sejumlah wilayah. Kondisi ini menjadi beban berat mengingat mayoritas warga di sentra perkebunan menggantungkan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga sepenuhnya pada hasil panen sawit. Kelesuan pasar domestik ini dikhawatirkan akan semakin memperpanjang kemerosotan daya beli jika tidak segera ditangani secara serius.


“Kami meminta pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk melakukan koordinasi dengan pihak perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya agar harga TBS sawit dapat kembali stabil. Jangan sampai petani terus dirugikan akibat harga yang terus menurun,” kata Taufik Nugraha di Muara Teweh, Sabtu (30/5/2026).


Sektor perkebunan kelapa sawit selama ini diakui sebagai salah satu pilar utama penopang stabilitas ekonomi makro di Kabupaten Barito Utara. Oleh karena itu, kepastian harga jual yang layak menjadi variabel krusial demi menjaga kesejahteraan para petani kelapa sawit dari kerugian yang lebih besar. Penguatan sektor agraria ini juga berkorelasi langsung terhadap ketahanan finansial daerah secara berkelanjutan.


Aparatur pemerintah daerah dipandang perlu memperketat fungsi pengawasan terhadap regulasi serta mekanisme penetapan harga yang berlaku di lapangan. Transparansi dalam proses transaksi pembelian komoditas perkebunan oleh korporasi yang beroperasi di wilayah Barito Utara harus dijamin sepenuhnya agar tidak merugikan pihak produsen lokal. Skema tata niaga yang adil menjadi kunci utama dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkeadilan.


“Kami berharap ada langkah nyata dan solusi yang dapat memberikan kepastian harga bagi petani. Dengan harga yang stabil, masyarakat dapat terus menjalankan usaha perkebunan mereka dengan baik dan perekonomian daerah juga tetap bergerak,” ujarnya.

Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال