Muara Teweh - Pemerintah Kabupaten Barito Utara memperkokoh komitmennya dalam memberikan perlindungan serta rehabilitasi sosial bagi anak-anak yang membutuhkan penanganan khusus. Langkah strategis ini direalisasikan melalui penguatan sinergi dan koordinasi terpadu antarinstansi lintas sektoral. Agenda kedinasan tersebut dihadiri secara langsung oleh perwakilan dinas dan lembaga teknis terkait di jajaran pemerintah daerah setempat.
Sikap resmi pemerintah daerah tersebut ditunjukkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara, Drs. Muhlis, M.AP, saat menghadiri rapat koordinasi penanganan anak secara virtual. Diskusi daring tersebut melibatkan Kementerian Sosial Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Densus 88 Antiteror, serta Satgas Wilayah Kalimantan Tengah. Seluruh jalannya pertemuan dipusatkan di Aula C Gedung Setda Barito Utara.
Pertemuan berskala nasional ini memfokuskan pembahasan pada hasil evaluasi dan asesmen mendalam terhadap anak-anak yang memerlukan proteksi khusus. Pihak-pihak yang terlibat menyusun cetak biru rencana tindak lanjut yang mencakup aspek pendampingan psikologis, pemulihan sosial, serta pemenuhan hak dasar. Seluruh instrumen tersebut dirancang secara komprehensif demi menjamin masa depan dan tumbuh kembang anak secara maksimal.
“Pemerintah Kabupaten Barito Utara berkomitmen untuk mendukung seluruh proses pendampingan, pembinaan, dan rehabilitasi sosial yang diperlukan. Kami akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor agar setiap anak yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh hak-haknya secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Muhlis. Dirinya menggarisbawahi bahwa penanganan anak harus menyentuh sisi sosiologis, pemulihan mental, hingga lingkungan keluarga inti.
“Pendekatan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada penanganan sesaat, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan proses pembinaan. Anak-anak harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, perlindungan, dan masa depan yang lebih baik,” ujarnya. Segenap jajaran birokrasi di tingkat kabupaten dinyatakan siap menyukseskan seluruh rekomendasi dari pemerintah pusat agar skema perlindungan berjalan efektif.
“Perlindungan anak bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, keluarga, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, kita dapat memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan dan pembinaan yang terbaik,” tegasnya. Penutupan rakor ini menghasilkan kesepakatan bahwa Pemkab Barito Utara akan terus mengawal implementasi program rehabilitasi secara berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak.