Muara Teweh - Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Patih Herman AB, mendesak pemerintah daerah melalui instansi terkait untuk segera mengatasi kekosongan tenaga kesehatan di sejumlah Puskesmas Pembantu (Pustu). Kehadiran petugas medis di wilayah pedalaman dinilai sangat krusial guna menjamin kelangsungan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Langkah proaktif ini diharapkan dapat segera diimplementasikan demi menyentuh kebutuhan rill warga di kawasan yang sulit dijangkau.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh politisi Partai Demokrat yang akrab disapa Atink ini setelah menghadiri rapat dengar pendapat (RDP). Agenda evaluasi itu digelar bersama jajaran Dinas Kesehatan serta manajemen RSUD Muara Teweh di Gedung DPRD Barito Utara, Senin (25/5/2026). Dalam pertemuan tersebut, persoalan pemenuhan hak-hak kesehatan dasar warga desa menjadi salah satu poin krusial yang dibahas secara mendalam.
Menurut Atink, keberadaan tenaga medis di tingkat desa memegang peranan yang sangat vital bagi masyarakat. Aparatur kesehatan di lapangan merupakan garda terdepan yang paling diandalkan untuk memberikan pertolongan pertama serta penanganan medis lanjutan di tingkat wilayah. Oleh karena itu, kekosongan petugas di fasilitas Pustu harus menjadi prioritas penanganan utama yang tidak boleh diabaikan.
“Pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan utama masyarakat. Kami berharap pemerintah daerah segera mengisi kekosongan tenaga kesehatan di Pustu desa agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal,” ujar Patih Herman AB. Ia menambahkan bahwa ketergantungan warga pedesaan terhadap fasilitas kesehatan terdekat sangat tinggi, sehingga pengaktifan kembali layanan kesehatan desa menjadi hal yang sangat mendesak.
Lebih lanjut, legislator Barito Utara ini menegaskan bahwa aspek pemerataan fasilitas publik dan tenaga medis merupakan tanggung jawab yang harus dituntaskan secara serius. Pemerintah daerah diminta memastikan seluruh sarana kesehatan di tingkat desa dapat berfungsi secara maksimal dengan sokongan jumlah personel yang proporsional. Distribusi penempatan petugas kesehatan pun diharapkan berjalan adil dan menyentuh seluruh pelosok daerah.
“Kami berharap dinas terkait dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi Pustu di wilayah pedesaan agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh pelayanan kesehatan,” tambahnya. Sebagai penutup, ia berharap adanya kebijakan nyata yang berkesinambungan dari pihak eksekutif agar masyarakat di pedesaan selalu mendapatkan hak akses layanan kesehatan yang bermutu secara merata dan berkelanjutan.