Muara Teweh - Langkah responsif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Barito Utara dalam menangani musibah longsor di area anak Sungai Bengaris, RT 29, Kelurahan Lanjas, mendapat apresiasi dari pihak legislatif. Kendati demikian, DPRD memberikan catatan kritis agar standar kualitas pekerjaan konstruksi tetap menjadi prioritas utama guna menghindari risiko kerugian di masa depan.
Anggota DPRD Barito Utara, Gun Sriwitanto, mengungkapkan bahwa tindakan cepat yang diambil oleh Dinas PUPR merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap keselamatan warga serta mitigasi kondisi darurat di lapangan.
“Kami mengapresiasi gerak cepat Dinas PUPR dalam menangani longsor di wilayah tersebut. Ini menunjukkan kepedulian terhadap keselamatan masyarakat,” tutur Gun Sriwitanto di Muara Teweh, Kamis (2/4/2026).
Meskipun memberikan apresiasi, ia menekankan agar pengerjaan di lapangan tetap mematuhi aspek teknis yang ketat. Menurut pantauannya, pengerjaan yang saat ini sedang berlangsung masih dalam tahap pembangunan pondasi, sehingga perlu dipastikan agar bentuk konstruksinya sesuai dengan perencanaan yang matang.
“Pekerjaan jangan sampai tidak sesuai, terutama jika tidak mengikuti bentuk konstruksi seperti letter U. Kalau hanya pondasi tanpa perhitungan yang matang, dikhawatirkan bisa berisiko runtuh,” tegasnya mengingatkan.
Gun Sriwitanto juga menjelaskan bahwa dirinya telah menjalin komunikasi langsung dengan Kepala Dinas PUPR untuk membahas teknis pengerjaan tersebut. Dari komunikasi tersebut, pihak dinas mempersilakan adanya tinjauan ulang guna memastikan proyek berjalan optimal.
“Saya sudah berkomunikasi dengan kepala dinas, dan beliau menyampaikan silakan ditinjau kembali. Artinya ada ruang untuk evaluasi agar pekerjaan ini benar-benar maksimal,” imbuhnya.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa karakteristik tanah di lokasi kejadian tergolong labil karena didominasi oleh struktur tanah yang bercampur dengan batuan jawung. Kondisi geografis seperti ini dinilai sangat rentan terhadap pergeseran tanah, sehingga memerlukan konstruksi yang lebih kokoh dibandingkan area normal.
“Masyarakat berharap penanganannya tidak terkesan asal-asalan. Mengingat kondisi tanah yang labil, maka konstruksi harus diperkuat agar mampu bertahan dan tidak menimbulkan longsor susulan,” jelasnya.
Sebagai penutup, ia menegaskan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD melalui kritik membangun ini bertujuan untuk menjamin agar setiap pembangunan infrastruktur di Barito Utara memiliki daya tahan jangka panjang dan benar-benar bermanfaat bagi publik.
“Kita tetap memberikan apresiasi, tetapi juga disertai kritik. Harapan kita pekerjaan ini benar-benar maksimal dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” pungkasnya.