Muara Teweh - Pemerintah Kabupaten Barito Utara menaruh perhatian serius terhadap maraknya fenomena dan anomali sosial yang terjadi belakangan ini. Berbagai persoalan seperti penyalahgunaan narkotika, tingginya angka perceraian di kalangan pasangan muda, hingga kasus kekerasan di sejumlah wilayah menjadi urgensi yang harus segera diatasi. Situasi tersebut menuntut penanganan yang cepat dan strategis dari seluruh elemen pemangku kebijakan.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara, Rayadi, menegaskan bahwa penanggulangan masalah sosial ini memerlukan sinergi yang kuat lintas sektoral. Perangkat daerah diharapkan dapat berkolaborasi aktif menetapkan langkah penanganan yang aman dan terukur sesuai porsi kewenangan masing-masing. Langkah konkret di lapangan sangat mendesak demi menjaga stabilitas dan ketenteraman di tengah kehidupan masyarakat setempat.
“Fenomena dan anomali sosial yang terjadi saat ini, seperti tingginya penyalahgunaan narkoba, meningkatnya angka perceraian, hingga kasus-kasus kekerasan yang belakangan terjadi di sejumlah wilayah, menjadi tantangan bersama yang harus segera ditangani dengan tindakan nyata dan terukur,” kata Rayadi, Selasa (2/6/2026).
Lebih lanjut, Rayadi menjelaskan bahwa secara struktural Bakesbangpol memiliki batasan dalam mengeksekusi penanganan langsung di lapangan. Lembaga ini bergerak pada domain urusan pemerintahan umum yang merupakan perpanjangan tangan kewenangan pusat di daerah, serta berfungsi sebagai penunjang jalannya roda pemerintahan. Oleh sebab itu, institusi teknis yang membidangi urusan wajib dan pilihan didorong menjadi garda terdepan dalam aksi operasional.
“Karena itu, kami mendorong perangkat daerah yang memiliki kewenangan langsung pada urusan wajib dan pilihan untuk melakukan langkah-langkah eksekusi di lapangan. Kesbangpol Barito Utara berperan memberikan dukungan, penguatan wawasan kebangsaan, serta memastikan setiap program tetap memperhatikan nilai-nilai keindonesiaan dan kearifan lokal,” ujarnya.
“Kesbangpol Barito Utara tidak mempermasalahkan keterbatasan anggaran tersebut. Kami memahami bahwa APBD harus lebih dulu memenuhi kebutuhan masyarakat melalui urusan wajib dan pilihan. Pada hakikatnya, pemenuhan kebutuhan masyarakat juga merupakan bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila,” jelasnya.
“Kami melihat pembumian Pancasila saat ini lebih efektif dilakukan melalui praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar melalui pola penataran seperti masa lalu yang rentan dipersepsikan sebagai doktrinasi. Yang terpenting adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila benar-benar hadir dalam kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
“Ini merupakan berkah bagi kita semua. SMAN 4 Muara Teweh berinisiatif mendeklarasikan diri sebagai Sekolah Kebangsaan yang berkomitmen membangun lingkungan pendidikan yang berkarakter keindonesiaan, menjunjung kearifan lokal, dan berwawasan kebangsaan. Kami tentu sangat mendukung langkah positif tersebut,” pungkas Rayadi.