Muara Teweh - Pemerintah Kabupaten Barito Utara menunjukkan komitmen penuh dalam mengawal realisasi pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat luas. Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, menegaskan bahwa setiap pelaksanaan program fasilitas publik harus diselesaikan tepat waktu dan mengutamakan mutu yang tinggi. Langkah ini dinilai krusial agar hasil pembangunan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan warga di daerah tersebut.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan kepala daerah setelah memimpin inspeksi mendalam ke sejumlah titik proyek strategis di dalam Kota Muara Teweh. Dalam peninjauan lapangan ini, Bupati didampingi oleh Wakil Bupati Barito Utara Felix Sonadie Y. Tingan dan Sekretaris Daerah Drs. Muhlis beserta jajaran kepala instansi teknis terkait. Rombongan menyisir beberapa lokasi vital, mulai dari kawasan pesisir sungai hingga infrastruktur penghubung antarwilayah.
Rangkaian kunjungan kerja dinas ini diawali dengan memantau kawasan Waterfront City (WFC) Perkimtan Lanjas serta area WFC Pendopo. Peninjauan kemudian berlanjut ke area konstruksi penahan tanah atau turap di Karang Jawa, kawasan rencana lokasi Batara Expo, gedung Mall Pelayanan Publik (MPP), dan diakhiri di lokasi proyek Jembatan Lemo. Monitoring berkala ini difokuskan untuk mengevaluasi capaian fisik di lapangan agar tidak melenceng dari kalender perencanaan.
“Pembangunan yang kita lakukan hari ini adalah warisan untuk kesejahteraan masyarakat Barito Utara di masa depan. Karena itu saya meminta seluruh pihak yang terlibat bekerja dengan penuh komitmen dan tanggung jawab agar seluruh program dapat selesai tepat waktu serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” kata H. Shalahuddin. Pada area WFC dan penahan abrasi Karang Jawa, penekanan tertuju pada ketahanan bangunan mengingat fungsinya yang vital dalam membentengi pemukiman warga dari luapan arus sungai.
Saat beralih memantau persiapan arena pameran Batara Expo dan tata ruang Mall Pelayanan Publik, tata kelola fasilitas publik diminta agar dirancang secara inklusif. Pelaksanaan expo diharapkan mampu menjadi stimulus bagi kebangkitan sektor ekonomi kreatif dan pelaku usaha mikro. Sementara itu, untuk operasional MPP, percepatan penataan ruang pelayanan harus diprioritaskan demi menghadirkan integrasi dokumen administrasi satu pintu yang nyaman dan bebas dari alur birokrasi yang berbelit-belit.
“Batara Expo harus dipersiapkan dengan baik, mulai dari tata letak lokasi, akses pengunjung hingga fasilitas pendukung lainnya. Kegiatan ini harus mampu menjadi wadah promosi dan penggerak ekonomi masyarakat,” jelasnya. Terkait konektivitas wilayah pada penutupan peninjauan di Jembatan Lemo, Bupati menginstruksikan para pejabat teknis untuk memperketat supervisi lapangan agar kendala administrasi maupun teknis dapat segera diurai tanpa menghambat jalannya pengerjaan fisik bangunan.