Muara Teweh - Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, memberikan atensi mendalam terhadap laju realisasi keuangan di lingkungan pemerintah daerah setempat. Langkah tegas ini diambil menyusul adanya sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang mencatatkan pencapaian realisasi anggaran yang minim. Kondisi tersebut diperparah dengan adanya angka deviasi minus yang tergolong cukup tinggi dari target yang telah ditentukan sebelumnya.
Pernyataan penting tersebut disampaikan secara langsung oleh Bupati H. Shalahuddin saat memimpin apel gabungan aparatur sipil negara di halaman Kantor Bupati Barito Utara. Dalam forum kedinasan tersebut, kepala daerah memaparkan data performa keuangan dari beberapa instansi strategis yang masih berjalan melambat. Evaluasi ini sengaja dibuka ke publik untuk memacu kinerja pelayanan di sisa kuartal berjalan.
Adapun rincian perangkat daerah yang mendapat rapor merah tersebut antara lain Dinas PUPR dengan realisasi baru menyentuh angka 7,18 persen serta deviasi minus 25,32 persen. Selanjutnya, Dinas Pertanian mencatat realisasi sebesar 12,63 persen dengan deviasi minus 16,87 persen, disusul Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang berada di angka 16,36 persen dengan deviasi minus 16,14 persen. Sementara itu, fasilitas layanan kesehatan RSUD Muara Teweh turut mencatatkan deviasi minus yang cukup besar hingga menyentuh 31,37 persen.
“Atas kondisi ini, hari ini juga kita rapatkan khusus empat perangkat daerah yang terlambat tersebut untuk dilakukan evaluasi kembali. Walaupun secara tingkat Provinsi Kalimantan Tengah posisi kita masih berada di urutan dua atau tiga terbaik, tetapi bagi saya deviasinya masih terlalu jauh,” tegas H. Shalahuddin.
Langkah korektif ini dinilai sangat krusial mengingat akselerasi APBD berkaitan erat dengan stimulus ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput. Berdasarkan parameter pembangunan, penyerapan anggaran yang efisien menjadi tolok ukur utama sejauh mana program kerja dinas dapat dirasakan manfaatnya secara luas oleh publik. Ketepatan waktu dalam eksekusi proyek administrasi dinilai akan langsung menggerakkan sektor swasta dan UMKM daerah.
“Masyarakat Barito Utara menunggu hasil kerja kita. Kalau penyerapan APBD cepat, berarti perekonomian daerah berjalan baik. Semakin cepat kontrak dan kegiatan lapangan dilaksanakan, maka perputaran uang semakin besar, tenaga kerja terbuka, dan UMKM ikut hidup,” ujarnya. Di samping itu, aparatur sipil juga diminta mempertahankan kedisiplinan kerja harian termasuk kehadiran dalam apel dinas reguler meski dihadapkan pada kendala cuaca.