Muara Teweh - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara, H. Nurul Anwar, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin. Kebijakan kepala daerah yang memberikan perhatian serius terhadap percepatan penyerapan anggaran pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dinilai sangat tepat. Evaluasi ini menjadi krusial mengingat masih adanya instansi yang mencatatkan realisasi keuangan minim serta angka deviasi minus yang cukup tinggi.
Pernyataan dukungan tersebut disampaikan oleh H. Nurul Anwar di Muara Teweh pada Senin (18/5/2026). Dirinya memberikan tanggapan langsung atas instruksi dan arahan yang sebelumnya disampaikan Bupati H. Shalahuddin saat memimpin apel gabungan di lingkup pemerintah kabupaten. Menurutnya, percepatan penyerapan anggaran merupakan aspek vital yang tidak boleh diabaikan oleh setiap pimpinan instansi vertikal daerah.
Legislator tersebut menegaskan bahwa kelancaran penyerapan anggaran berkorelasi langsung dengan keberhasilan eksekusi berbagai program pembangunan yang telah direncanakan. Jika realisasi keuangan berjalan optimal, maka dampak positifnya akan langsung menyentuh sektor perekonomian masyarakat di tingkat bawah. Langkah evaluasi yang diinisiasi oleh pemerintah daerah ini pun dipandang sebagai bukti keseriusan dalam mengawal pemanfaatan APBD agar tetap berada pada jalur target yang ditetapkan.
“Kami di DPRD mendukung evaluasi terhadap perangkat daerah yang serapan anggarannya masih rendah. Program yang sudah direncanakan harus segera dijalankan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” ujar Nurul Anwar. Melalui ketegasan ini, pihak legislatif berharap performa birokrasi dapat segera berbenah demi kepentingan publik.
Lebih lanjut, Nurul Anwar mengingatkan seluruh jajaran kepala dinas dan badan agar lebih proaktif dalam merampungkan seluruh proses administrasi kedinasan. Percepatan pengerjaan fisik maupun proyek di lapangan juga harus dipacu sedini mungkin guna menghindari penumpukan realisasi anggaran di akhir tahun anggaran berjalan. Keterlambatan dalam penyerapan dana daerah dipastikan akan merugikan stabilitas iklim usaha, khususnya bagi para pelaku ekonomi kreatif dan pedagang kecil.
“Kalau penyerapan anggaran lambat, maka pembangunan juga ikut terlambat. This tentu berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk sektor usaha masyarakat kecil,” katanya. Sebagai penutup, ia berharap seluruh OPD dapat mempererat koordinasi internal serta mendongkrak ritme kerja harian agar target keuangan daerah bisa selaras dengan parameter yang diinginkan pemerintah pusat maupun daerah.