Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara melaksanakan Rapat Paripurna II Masa Sidang III dengan agenda utama penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini berlangsung secara resmi di Gedung DPRD setempat pada Jumat (24/4/2026). Rapat tersebut menjadi forum penting dalam mengevaluasi capaian kinerja eksekutif sepanjang tahun anggaran sebelumnya.
Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Henny Rosgiaty Rusli, serta dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Mery Rukaini dan Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan. Turut hadir dalam kesempatan tersebut unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), Sekretaris Daerah, para anggota legislatif, serta jajaran kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Kehadiran berbagai elemen pimpinan ini menunjukkan komitmen bersama dalam mengawal transparansi pemerintahan.
Dalam sambutannya saat memimpin jalannya rapat, Wakil Ketua II DPRD Henny Rosgiaty Rusli menegaskan bahwa penyampaian rekomendasi tersebut adalah wujud nyata dari fungsi pengawasan legislatif. Proses ini memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah berjalan sesuai dengan perencanaan dan koridor hukum yang berlaku. Hal ini merupakan bagian dari mekanisme check and balances yang sehat dalam sistem birokrasi di tingkat daerah.
“Rekomendasi yang disampaikan DPRD ini merupakan hasil pembahasan yang telah dilakukan secara komprehensif, sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah selama tahun anggaran 2025,” ujar Henny dalam forum tersebut. Ia menjelaskan bahwa butir-butir rekomendasi yang diberikan mencakup berbagai sektor pembangunan dan pelayanan publik yang perlu mendapatkan atensi khusus dari pihak eksekutif pada periode mendatang.
Legislatif berharap agar seluruh poin evaluasi yang telah disusun dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah demi penyempurnaan kualitas layanan kepada masyarakat. Sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama agar setiap program kerja yang dirancang mampu menyentuh kebutuhan mendasar warga Barito Utara secara efektif. “Melalui forum paripurna ini, kita berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif dapat terus terjalin dengan baik, sehingga setiap program dan kebijakan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Barito Utara,” tambahnya.
Kegiatan yang berlangsung tertib ini diakhiri dengan penyerahan dokumen rekomendasi secara formal kepada perwakilan pemerintah daerah untuk diproses lebih lanjut. Forum ini menegaskan kembali pentingnya koordinasi lintas instansi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Dengan diserahkannya rekomendasi ini, diharapkan pembangunan di Barito Utara pada tahun berjalan dapat berlangsung lebih optimal dan tepat sasaran.