Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, memberikan penekanan khusus mengenai pentingnya penyelesaian aspek pertanahan dalam mendukung keberlanjutan proyek infrastruktur daerah. Hal tersebut disampaikan beliau saat memimpin apel pagi di halaman kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) pada Kamis (23/4/2026). Dalam arahannya, Bupati menyoroti bahwa pembangunan fisik tidak akan pernah berjalan lancar tanpa adanya kepastian hukum atas lahan yang akan digunakan.
Proses pembebasan lahan dan pengadaan tanah dipandang sebagai pilar utama sebelum alat berat diturunkan untuk mengerjakan proyek jalan, jembatan, maupun pemukiman. Dinas Perkimtan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh administrasi pertanahan telah selesai secara tuntas dan bersih dari sengketa. Tanpa adanya land clearance yang matang, program strategis pemerintah daerah berisiko mengalami hambatan hukum yang dapat merugikan kepentingan masyarakat luas di masa depan.
“Dinas ini perannya sangat penting. Hari ini kita sedang melakukan pembebasan lahan dan pengadaan tanah. Kita tidak bisa membangun rumah, jembatan, atau jalan kalau itu belum clear,” tegas Bupati Shalahuddin di hadapan jajaran aparatur sipil negara (ASN). Pernyataan ini mempertegas posisi strategis Dinas Perkimtan dalam rantai koordinasi pembangunan daerah. Beliau menginginkan setiap jajaran di dinas tersebut memiliki ketelitian tinggi dalam menangani setiap berkas administrasi pertanahan agar tidak ada kendala teknis di kemudian hari.
Selain aspek teknis, Bupati juga memanfaatkan momentum tersebut untuk memberikan wejangan mengenai pentingnya etika kerja dan kedisiplinan pegawai. Kedisiplinan bukan hanya soal kehadiran tepat waktu, melainkan juga mencakup tanggung jawab moral dalam menyelesaikan setiap tugas pelayanan publik. Menurut beliau, kualitas seorang abdi negara dapat diukur dari sejauh mana mereka mematuhi aturan dan menjaga integritas selama menjalankan fungsi-fungsi administratif di kantor pemerintahan.
“Jangan alergi terhadap disiplin. Justru dari disiplin itulah kita bisa menilai kualitas seorang abdi negara. Kalau ingin pembangunan berjalan baik, maka aparatur juga harus tertib dan bertanggung jawab,” ujarnya dengan nada persuasif namun tegas. Bupati meyakini bahwa perubahan budaya kerja yang lebih disiplin akan berbanding lurus dengan kecepatan realisasi proyek-proyek strategis daerah. Oleh karena itu, ia meminta seluruh jajaran untuk tidak menunda-nunda pekerjaan, terutama yang berkaitan dengan hak-hak tanah masyarakat.
Menutup arahannya, Bupati Barito Utara berharap sinergi antara kesiapan lahan yang matang dan profesionalisme aparatur dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Barito Utara tetap optimistis bahwa target pembangunan tahun anggaran ini dapat tercapai secara efektif jika didukung oleh data pertanahan yang akurat. Dengan komitmen yang kuat dari seluruh elemen di Dinas Perkimtan, manfaat pembangunan diharapkan dapat segera dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Barito Utara.