Program Strategis Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2026 terus digalakkan untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Di Kabupaten Barito Utara, upaya percepatan ini ditunjukkan melalui koordinasi intensif antara Kantor Pertanahan dan pemerintah desa. Baru-baru ini, Tim Satgas Yuridis PTSL 2026 Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara, yang dipimpin oleh <b>Charles, S.Sos.</b>, mengunjungi Kantor Kepala Desa Bukit Sawit, Kecamatan Teweh Selatan. Kunjungan ini bertujuan krusial untuk melakukan sinkronisasi data teknis dan yuridis terkait penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT), sekaligus memastikan kelengkapan dan validitas berkas-berkas yang diajukan oleh masyarakat peserta PTSL.
Pertemuan tersebut disambut hangat oleh Kepala Desa Bukit Sawit beserta jajaran. Pembahasan difokuskan pada pemetaan bidang tanah yang akan didaftarkan serta identifikasi dini terhadap potensi kendala administrasi di lapangan. Charles menekankan bahwa <b>validitas dokumen alas hak</b> merupakan pondasi utama dalam seluruh proses sertifikasi tanah. "Kami sangat mendorong perangkat desa untuk memastikan setiap berkas yang diajukan masyarakat benar-benar lengkap dan sah, baik secara administrasi maupun yuridis. Ini adalah kunci untuk mencegah sengketa di kemudian hari dan memastikan kekuatan hukum sertipikat yang diterbitkan," ujarnya. Koordinasi yang kuat di tingkat desa sangat esensial untuk memverifikasi awal seluruh bidang tanah yang diusulkan, memastikan setiap tahapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Target utama program ini bukan hanya sekadar kuantitas sertipikat, melainkan juga kualitas dan kepastian hukum yang nyata bagi pemilik tanah.
Secara terpisah, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara, <b>Primanda Jayadi</b>, menegaskan kembali pentingnya PTSL sebagai wujud komitmen negara dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat secara menyeluruh. "PTSL adalah inisiatif strategis nasional yang bertujuan mulia. Keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara Kantor Pertanahan dan pemerintah desa," kata Primanda. Ia juga menyampaikan apresiasinya terhadap peran aktif perangkat desa dalam membantu pengumpulan dan verifikasi berkas warga. Keterlibatan aparatur desa dinilai sangat efektif dalam mempercepat proses administrasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan urgensi memiliki legalitas tanah yang sah.
Dengan adanya kolaborasi yang erat antara Satgas Yuridis dan pemerintah desa ini, diharapkan pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2026 di Kabupaten Barito Utara dapat berjalan dengan lancar, tepat sasaran, dan memberikan manfaat konkret. Ini akan memastikan bahwa setiap bidang tanah yang disertifikasi memiliki kepastian hukum yang kokoh, mendukung pembangunan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kepemilikan aset yang legal dan aman.